Berapa bea masuk HS 31051010?

Bea masuk untuk HS 31051010 adalah 5% MFN, ditambah PPN 12% dan PPh Pasal 22 sebesar 2.5% (pemegang API) atau 7.5% (non-API). Tarif preferensial FTA dapat menurunkan tarif MFN.

Apakah HS 31051010 memerlukan izin impor (Lartas)?

HS 31051010 saat ini tidak termasuk daftar Lartas Indonesia, sehingga tidak diperlukan izin impor sektoral khusus.

Bisakah perusahaan asing impor HS 31051010 tanpa entitas Indonesia?

Ya. Indonesia mensyaratkan importir tercatat (importer of record / IOR) untuk memegang lisensi API; perusahaan asing umumnya menggunakan layanan IOR pihak ketiga seperti Kickrate untuk mengimpor tanpa mendirikan PT PMA. IOR memegang lisensi API, mengajukan dokumen pabean, dan melunasi bea — Anda tetap pemilik barang dagangan.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk impor HS 31051010?

Untuk impor komersial standar HS 31051010, dokumen utama yang diajukan adalah BC 2.0 (Pemberitahuan Impor Barang / PIB) via sistem CEISA, didukung commercial invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, certificate of origin (jika klaim FTA), dan izin Lartas (jika berlaku). IOR mengkoordinasi dan mengajukan paket dokumen ini.

Pencarian Kode HS

Kontak

HS 31051010Bab 31

Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg — Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi

Diklasifikasikan di bawah kode HS 31051010, Bab 31. Impor komersial ke Indonesia memerlukan Importir Terdaftar (konsinyasi) berlisensi untuk pengurusan pabean.

Bea5%Pajak Pertambahan Nilai (PPN)12%Pajak Penghasilan2.5%0% FTA available

HS 31051010 — Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg — Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi

Bea & Pajak

Sumber: Indonesia INSW

Bea Masuk

Bea Masuk (BM MFN)

Dikenakan pada nilai CIF barang. Ini adalah bea masuk dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Dapat dikurangi menjadi 0% berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

12%

Dikenakan pada dasar pengenaan pajak (CIF + bea masuk). Indonesia menggunakan perhitungan khusus: dasar pajak disesuaikan menjadi 11/12 dari nilai impor sebelum menerapkan tarif 12%.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH)

2.5%

7.5% without IOR

Pajak penghasilan yang dipungut saat impor. Tarif tergantung pada apakah importir memiliki lisensi API: 2.5% dengan lisensi, 7.5% tanpa. Menggunakan Importir Terdaftar memenuhi syarat untuk tarif lebih rendah.

Import Cost Calculator

HS 31051010· Estimate your total landed cost

Origin Country

Shipment Value (CIF)

$USD

Exchange Rate

1 USD =IDR

How are you importing?

Select origin country and enter shipment value

Tarif Perjanjian Perdagangan Bebas untuk HS 31051010

MFN rate: 5%

Duty-free import available under 12 agreements. Select your origin country above to see applicable rates.

Agreement	Rate	Saving	Status
AHKFTA ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement	0%	-5.0%	active
IACEPA Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement	0%	-5.0%	active
ICCEPA Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement	0%	-5.0%	active
IECEPA Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership	0%	-5.0%	active
IJEPA Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement	0%	-5.0%	active

Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg — Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi

Bea & Pajak

Bea Masuk

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penghasilan

Import Cost Calculator

Tarif Perjanjian Perdagangan Bebas untuk HS 31051010

Jalur pabean & formulir

Jalur impor standar

Jalur kawasan berikat

Jalur Kawasan Perdagangan Bebas (Batam / Bintan / Karimun)

Jalur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kode HS Terkait di Bab 31

Butuh penerima untuk impor ini?